mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer

SistemPemerintahan Sebelum Demokrasi Parlementer. Sumber: Wikimedia Commons. Jepang resmi menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Indonesia lalu memanfaatkan hal tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan.. Walaupun sempat terjadi perselisihan antara golongan muda dan tua, proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya terjadi juga pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Sejarahsistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala negara. Demokrasi Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. SejarahDemokrasi Parlementer. Cikal-bakal sistem Demokrasi Parlementer terlacak di zaman peradaban Yunani Kuno, tepatnya di sebuah kota polis yang disebut Athena. Dalam makalah Demokrasi, Dulu, Kini, dan Esok (2009) karya Wasino, terungkap bahwa polis dikenal saat itu sebagai tempat pusat ilmu dan pembelajaran. Tujuhkabinet pada masa demokrasi parlementer meliputi: 1) Kabinet Natsir: September 1950 - Maret 1951. 2) Kabinet Sukiman: April 1951 - Februari 1952. 3) Kabinet Wilopo: April 1952 - Juni 1953. 4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I: Juli 1953 - Juni 1955. 5) Kabinet Burhanuddin Harahap: Agustus 1955 - Maret 1956. MakalahDemokrasi - Jika dalam postingan ini. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada saat itu. Demokrasi menganut system parlementer dan presidensil. Dari Demokrasi ParlementerLiberal 19501959 Demokrasi Terpimpin 19591966 dan Demokrasi Pancasila 19671998. Single Wohnung Krems An Der Donau. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin terpimpin dikenal dengan pemerintahan terkelola dengan peningkatan otokrasi, dalam artian lain negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik secara resmi demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966, periode ini juga disebut dengan istilah Orde sistem politik demokrasi terpimpin, negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya namun dengan satu pengecualian. Negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara harus berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh pusat, yakni Juga Mengenal Cyber Law dan AturannyaInvasi dan International Humanitarian LawMengenal Suprastruktur Politik IndonesiaCiri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Terdapat lembaga tinggi negara yang ada saat periode Indonesia era demokrasi terpimpin, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung dari sistem demokrasi terpimpin di antaranya adalah 1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. - Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemelihan umum pemilu. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing komponen menjalin kerja sama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Baca juga Sistem Pemerintahan Militer Jepang di IndonesiaDilansir situs resmi portal informasi Indonesia, dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahanya diawasi oleh parlemen. Parleman di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPD berasal dari partai politik, sementara anggota DPD berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. MPR merupakan lembaga tinggi negara yan berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar UUD. “Duh, pengen beli baju tapi males ke mall. Beli di online shop aja deh”. Sebagian besar dari kamu pasti pernah beli barang secara online. Mudah sekali, ya jika ingin melakukan transaksi ekonomi saat ini. Tapi, pernah terbayang nggak gimana kehidupan ekonomi Indonesia di masa-masa awalnya merdeka? Pastinya nggak semudah saat ini. Nah, dalam artikel ini, kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Simak, yuk untuk tahu bagaimana kehidupan ekonomi di masa itu. Suasana pertokoan di Indonesia di masa demokrasi liberal. Sumber Sebagai “negara baru”, Indonesia masih harus banyak belajar dalam berbagai hal agar negaranya semakin kuat. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain Gunting Syafruddin Kalau kamu pikir program ini adalah menggunting uang kertas, salah. Salah banget. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Ilustrasi kebijakan Gunting Syafruddin. Bagian kiri digunakan sebagai uang, bagian kanan bisa ditukarkan dengan obligasi. Djangan keliru, Squad! Sumber Baca juga Sejarah Kebijakan Gunting Syafruddin Eh, tapi kalau saat ini, kamu jangan coba-coba gunting uang kamu ya, Squad. Bisa-bisa kamu kena denda atau bahkan dipenjara karena melanggar undang-undang. Please, jangan sampe… Gerakan Benteng Kamu masih suka main benteng, gak, Squad? Sumber Salah lagi, Squad! Sistem ekonomi gerakan benteng bukan seperti benteng yang di atas, ya, catet! Sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. Pada dasarnya sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Sumitro Djojohadikusumo. Sumber Sistem Ekonomi Ali Baba Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata “Ali” mewakili pengusaha pribumi dan “Baba” mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha nonpribumi. Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo. Sumber Persetujuan Finansial Ekonomi Finek Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung tanggal 7 Januari 1956, adapun kesepakatan yang pada Finek adalah hasil KMB dibubarkan. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanudin Harahap melakukan pembubaran Uni-Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB. Gerakan Asaat Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Rencana Pembangunan Lima Tahun RPLT Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956 biro ini menyusun RPLT. Kalau di saat ini, mungkin sebutan yang sering digunakan adalah Renstra Rencana Strategis mungkin, yaa… Musyawarah Nasional Pembangunan Munap Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan Munap. Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesulitan dalam menentukan prioritas. Terjadi ketegangan politik. Timbul pemberontakan PRRI/ Permesta. Nasionalisasi Perusahaan Asing Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia di antaranya adalah Bank Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij Bank Dagang Negara, Bank De Nationale Handelsbank N. V Bank Umum Negara, Nederlandsche Handels Maatschappij Bank Exim, Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij/KNILM Garuda Indonesia, dll. Pesawat KNILM. Sumber Nasionalisasi de Javasche Bank Squad pernah jalan-jalan ke Kota Tua Jakarta lalu pergi ke Museum BI Bank Indonesia? Bangunan tersebut punya sejarah yang panjang sebagai saksi kehidupan ekonomi bangsa. Dulunya gedung itu milik Belanda, tepatnya milik de Javasche Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi de Javasche Bank yang berdasarkan pada keputusan Pemerintah RI No. 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Houwing sebagai Presiden de Javasche Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden de Javasche Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Sentral kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, de Javasche Bank berganti menjadi Bank Indonesia. de Javasche Bank di Batavia yang sekarang menjadi Museum Bank Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta. Hayo, siapa yang pernah foto-foto di sini? Sumber Itu dia, Squad, perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal. Selain di bidang ekonomi, dalam bidang lainnya pun Bangsa Indonesia sudah berkembang. Untuk tahu apa saja perkembangannya saat itu, kamu bisa belajar lewat video animasi di ruangbelajar. Sumber referensi Abdurakhman. Pradono, A. Sunarti, L. Zuhdi, S. 2015 Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII. Jakarata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber foto Ilustrasi suasana pertokoan Indonesia di masa demokrasi liberal [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Ilustrasi kebijakan Gunting Syafruddin [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Ilustrasi main benteng [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Foto Sumitro Djojohadikusumo [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Foto Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Foto Pesawat KNILM [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Foto de Javasche Bank di Batavia [Daring]. Tautan Diakses 27 November 2020 Artikel diperbarui pada 27 November 2020 Dinamika Persatuan Dan Kesatuan – Tahukah Grameds bahwa dinamika persatuan dan kesatuan bangsa itu penting untuk dipelajari sebagai upaya kita sebagai generasi bangsa untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak masa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi banyak dinamika dalam mempertahankan utuhnya Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat kuat. Pernah terjadi berbagai bentuk pemberontakan dan segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari NKRI. kedinamisan bangsa Indonesia tersebut telah dimulai sejak Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Maka dalam peristiwa ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, tidak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Kemudian sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mulai menggelar sidang untuk menetapkan tiga keputusan penting, yakni menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP untuk membantu presiden. Dari situlah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dan terus berlanjut dari masa ke masa dengan berbagai bentuk seperti berikut ini DINAMIKA PERSATUAN DAN KEATUAN BANGSA INDONESIAMasa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945-27 Desember 1949Masa Republik Indonesia Serikat RIS 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950Masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1945- 5 Juli 1959Masa Orde Lama Atau Masa Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959- 12 Maret 1967Masa Orde Baru Indonesia 12 Maret 1967- 21 Mei 1998Masa Reformasi 21 mei 1998-SekarangFaktor Pendorong dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa1. Pancasila2. Sumpah Pemuda3. Bhinneka Tunggal IkaFaktor Penghambat dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia pada masa ini menghadapi Kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai, Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini, terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah, kenyataannya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya secara terang-terangan kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui Agresi Militer, sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Melihat dari sudut Indonesia, terjadinya peperangan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya, itulah sebabnya disebut sebagai perang kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan tersebut terjadi mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir tahun 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berdasarkan istilah pada hasil Konferensi Meja Bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan tersebut akhirnya Belandalah yang kalah berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar tersebut yang berhasil digelar. Pada masa ini, periode tahun 1945-1949 dinamakan sebagai periode ”Perang Kemerdekaan”. Pada masa revolusi kemerdekaan ini, terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun di tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI/TII. Masa Republik Indonesia Serikat RIS 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950 Apakah Grameds mengetahui bahwa Indonesia pernah menjadi negara federal? Masa ini berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 kemudian menjadi dasar terbentuknya federasi dari 15 negara bagian. Presiden Republik Indonesia Serikat RIS pada masa ini adalah Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Masa ini, para menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh seorang wakil presiden berdasarkan konstitusi RIS. Jika presiden berhalangan hadir, maka akan digantikan posisinya oleh perdana menteri yang tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri dan para menteri kabinet. Pada masa ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, dimana kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Konstitusi RIS ini mengenal enam lembaga Negara, yakni presiden, dewan menteri, senat, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Mahkamah Agung MA, dan Dewan Pengawas Keuangan DPK. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih delapan bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, Pemberontakan Andi Azis dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Berdasarkan hasil perundingan pada Konferensi Meja Bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Bandung, pemberontakan Andi Azis di Makassar dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1945- 5 Juli 1959 Masa Demokrasi Liberal Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 UUDS 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 ini adalah bentuk perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan bentuk negara kesatuan Indonesia. Karena Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, maka dibentuk sebuah badan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, terjadi dinamika politik yang tinggi, dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan sehingga pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi rumit dan berjalan sangat lama. Itulah sebabnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan isi sebagai berikut Pembubaran konstituante Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 Pembentukan MPR dan DPA sementara Pada masa ini terjadi berbagai pemberontakan, seperti Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia DI/TII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan dan Pemberontakan PRRI/Permesta. Masa Orde Lama Atau Masa Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959- 12 Maret 1967 Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kemudian menjadi awal pada masa ini, yakni 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali UUD 1945 dan jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku lagi. Berlakunya demokrasi terpimpin ini berawal mula dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, semakin lama justru bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi. Itulah sebabnya akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan pemerintahan yang dianggap sebagai penguasa. Pada masa orde lama ini, Irian Barat bersatu dalam Negara Indonesia melalui perjanjian Trikora. Sebelumnya, dalam perjanjian KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada negara Indonesia. Dinamika yang terjadi di masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR Tahun 1960 dan muncul UU No. 19 tahun 1964 sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa orde lama terjadi pemberontakan besar, yakni G3OS/PKI. Masa Orde Baru Indonesia 12 Maret 1967- 21 Mei 1998 Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966 yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Para menteri pada masa orde baru berbentuk tujuh kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan I sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN dalam badan pemerintahan. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebut akhirnya kekuasan orde baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden republic Indonesia selama 30 tahun masa jabatannya. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga menggantikan Soeharto. Masa jabatan Presiden Habibie sangat singkat dan berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa orde baru terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di pulau Timor, yakni menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor-Timur. Masa Reformasi 21 mei 1998-Sekarang Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen ini diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan stabil daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan maupun eksekutif dan adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara lainnya. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden indonesia dan mulai memasuki masa reformasi, muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik. Seperti adanya kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999. Dilakukannya amandemen atau perubahan pada UUD NRI Tahun 1945 pada masa reformasi ini termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan utamanya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan sehingga tercapai kondisi kenegaraan yang lebih stabil. Masa reformasi Indonesia mengalami lima kali pergantian presiden, yakni Habibie masa memimpin 1998-1999, Abdurrahman Wahid masa memimpin 1999-2001, Megawati Soekarno Putri masa memimpin 2001-2004, Susilo Bambang Yudhoyono masa memimpin 2004-2014 dan Joko Widodo masa memimpin 2004-sekarang. Dilihat dari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa di atas adakalanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu kukuh, tetapi ada pula masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dihadapkan oleh berbagai macam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia sudah banyak terjadi dalam sejarah Indonesia hingga saat ini. Namun sebagai generasi bangsa, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh pberkembang hingga sekarang. Faktor Pendorong dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam perkembanganya, ada tiga faktor yang dapat mendorong dan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang. Ketiga faktor tersebut adalah bentuk pemersatu seluruh bangsa Indonesia yang bisa mempersatukan segala perbedaan dan keanekaragaman yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa dan lainnya ini bisa dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut. Sehingga perbedaan- perbedaan tersebut justru bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Berikut ini tiga faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 1. Pancasila Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar Negara dengan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini dapat menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi suku atau penganut agama tertentu saja, melainkan nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. 2. Sumpah Pemuda Pemuda Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan sumpah untuk menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia yang memperjuangkan bangsa dalam melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Isi rumusan Sumpah Pemuda memiliki nilai utama, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Kehadiran Sumpah Pemuda kemudian menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bahkan sampai sekarang. 3. Bhinneka Tunggal Ika Grameds pasti sudah tidak asing dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walau berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun negara Indonesia adalah bentuk negara yang majemuk dan multikultural, namun tetap tidak terpecah belah, yakni tetap bersatu demi keutuhan NKRI. Faktor Penghambat dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Selain faktor pendorong, ada pula faktor yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti berikut ini Kebhinekaan/Keberagaman pada Masyarakat Indonesia yang tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat indonesia. Hal ini bisa terjadi perbedaan pendapat yang lepas kendali, adanya perasaan kedaerahan yang berlebihan, sehingga bisa memicu terjadinya konflik antardaerah atau antarsuku bangsa Letak geografis indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga berpotensi untuk memisahkan diri. Contohnya daerah- daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari Negara tetangga atau daerah perbatasan. Selain itu daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah Adanya gejala Etnosentrisme yang merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain Melemahnya nilai- nilai budaya Bangsa sehingga memperkuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak secara langsung maupun kontak tidak langsung Nah, itulah penjelasan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang pernah terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Apakah Grameds sudah memahaminya? Dinamika tersebut merupakan catatan sejarah bangsa Indonesia yang membuktikan bahwa untuk menjadi Negara yang besar pasti akan dihadapkan pada banyak masalah sebagai bentuk kedinamisan. Sebagai generasi muda kita perlu mengenal dan memahami sejarah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar lebih memaknai sejarah kebangsaan ini. Jika Grameds tertarik mempelajari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, maka bisa kunjungi koleksi buku Gramedia di Grameds bisa menemukan banyak referensi buku, mulai dari buku pelajaran di tingkat SMP, SMP atau sederajat sampai buku dari perspektif yang lebih luas. Berikut ini rekomendasi buku Gramedia yang bisa Grameds baca tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Selamat belajar. SahabatTanpabatas. ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien Part 1 Business Mind Map Templates Part 2 Education Mind Map Templates Part 3 Daily Life Mind Map Templates Part 4 More Mind Map Templates Part 5 Features of Edraw's Mind Map Templates Part 6 Where to Find a Mind Map Template Part 7 How to Modify a Mind Map Template EdrawMind provides you with many ready-made mind map templates that you can select for free. EdrawMind Full-Featured Mind Mapping Software 33 predefined themes to make your mind map stand out 12 different structures to meet your need Cross-platforms supported Windows, Mac, Linux, Web Brainstorming mode and presentation mode Group & real-time collaboration Part 1 Mind Map Templates for Business Dozens of mind map templates are readily available to help you clarify thoughts, visualize ideas and boost creativity. Download and use them if suitable. Customize the contents, layout or background to make it personalized. To edit or create mind maps, try free mind mapping software, EdrawMind, which provides you with a great number of mind map templates. Part 2 Mind Map Templates for Education Part 3 Daily Life Mind Map Templates Part 4 More Mind Map Templates Part 5 Features of Edraw's Mind Map Templates Generally, these templates are easy-to-use and editable, printable and shareable. Edraw's visual mind map templates are characterized by High quality. All templates are professionally designed as presentation-quality. All are highly artistic blend of color, text and imaging. Large in number. Gain over 30 Mind Map templates to get started instantly. Edraw team keeps expanding the templates collection every day. Rich in styles. Choose from a wide variety of templates, simple or complex, with or without clipart. Easily editable. All templates are editable since they are created with smart vector shape. The basic mind map shapes include floating quick buttons that support point-and-click editing. New shapes can be generated automatically by only clicking on the floating quick button, perfectly connected, aligned and spaced. Flexibly compatible with other programs. One template can be exported into many other formats pdf, docx, pptx, jpg, png, svg and so on. This enables easier data sharing and information communication at any platform. Part 6 Where to Find a Mind Map Template It is easy to find templates in EdrawMind and in our website. Download and install the mind map software. Then you can find templates from "MindMap Gallery". The built-in templates can be used in many scenarios, including education, work, life, events & trends, etc. When you click the template, it allows editing within the software. Download Software - Try EdrawMind and use the built-in templates >> Mind Map Gallery - Find the inspiration in our beautiful mind map gallery >> Part 7 How to Modify a Mind Map Template EdrawMind makes it even simpler and faster by offering advanced tools of diagramming. You can grab the simplest and fastest way to create a mind map to get started from a template 1. Auto Generation All mind map shapes have 1 floating quick buttons. 1 easy click on it generates a new shape. The newly added shapes are automatically connected, aligned and distributed, saving a lot of time and effort. 2. Auto Relocation Every time you add, delete or move a shape, others shapes will relocate themselves smartly to the right position. Compared with hand drawing, this saves a lot of time spent on adjusting and connecting shapes again and again. 3. Auto Re-arrangement You can re-arrange all shapes easily to form a new style. This is difficult to do if the mind map is drawn by hand. In Edraw, you can rearrange the whole mind map any time you want, with 1 click. Go to Mind Map tab. Click on the arrangement direction you like. Everything moves smoothly to the right position, leaving no trace of modifications. 4. Text tool All shapes are designed with text boxes. Double click the shape to type in your own contents. The smart mind map shapes will enlarge or shrink automatically according to the text. 5. Themes One click on the mind map theme. It changes font, color, line and fill style all together at once. 6. Backgrounds Just drag and drop your preferable background to replace the default one. You will see a beautiful background in mind map. Related Articles How to Make a Book Summary with a Mind Map?

mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer